Pengertian Hukum Perburuhan

Hukum perburuhan adalah seperangkat aturan dan norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (pengusaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja (pekerja atau buruh) di sisi yang lain.

Apa yang dimaksud dengan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan?

Hukum perburuhan atau ketenagakerjaan (labour law) adalah bagian dari hukum berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik bersifat perseorangan maupun kolektif.

Bagaimana hukum perburuhan dalam sistem hukum Indonesia?

Landasan utama hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lewat UUD 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Oleh karena itu, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia harus dipatuhi oleh semua warga negara.

Apa saja unsur unsurnya hukum perburuhan itu?

UNSUR-UNSUR HUKUM PERBURUHAN Serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Peraturan mengenai suatu kejadian. Adanya orang yang bekerja pada orang lain. Adanya balas jasa yang berupa upah.

Mengapa hukum perburuhan diperlukan?

mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Apakah pengertian hukum ketenagakerjaan menurut para ahli?

Menurut Molenaar, Hukum Ketenagakerjaan (arbeidrecht) adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan penguasa.

Bagaimana cara penyelesaian sengketa perburuhan?

Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalam Undang-undang No.2 Tahun 2004 memungkinkan penyelesaian sengketa buruh/Tenaga Kerja diluar pengadilan.

1. Penyelesaian Melalui Bipartie.
2. Penyelesaian Melalui Mediasi. ...
3. Penyelesaian Melalui Konsiliasi. ...
4. Penyelesaian Melalui Arbitrase. ...
5. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan.

Dimanakah sumber hukum ketenagakerjaan?

Di Indonesia sendiri payung hukum untuk hukum ketenagakerjaan secara tegas terdapat dalam UUD 1945 yakni pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” selanjutnya adalah pasal 5 ayat 1 pasal 20 ayat 2, pasal 28 dan juga pasal 33 ayat 1.

Apa saja subjek hukum ketenagakerjaan?

Pihak-pihak yang terkait dalam hukum ketenagakerjaan tidak hanya pekerja/buruh dan pengusaha/majikan saja. Melainkan juga badan-badan lain seperti organisasi pekerja/buruh, organisasi pengusaha/majikan, dan badan-badan pemerintah.

Kapan dikatakan hukum ketenagakerjaan bersifat mengatur dan kapan dikatakan bersifat memaksa?

a) Sifat Hukum Ketenagakerjaan sebagai Hukum Mengatur (Regelend Recht) Sifat mengatur ini ditandai dengan adanya peraturan yang tidak sepenuhnya bersifat memaksa, sehingga diperbolehkan terjadinya atau dilakukan suatu penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian baik Perjanjian Kerja, Peraturan perusahaan (PP)

Apa manfaat dan fungsi hukum ketenagakerjaan?

Tujuan Dibentuknya Hukum Ketenagakerjaan Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Apa saja perlindungan hukum bagi para buruh atau tenaga kerja?

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak pekerja/buruh untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh terdapat Pada pasal 104 UU no.13 tahun 2003. Pasal 104 ayat 1 menyebutkan : “ Setiap pekerja/ buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh”.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan?

Menurut peraturan tersebut ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Jenis konflik apa saja yang terjadi mengenai buruh sekarang ini?

Pahami Betul Jenis Perselisihan Hubungan Industrial !

• Perselisihan Hak.
• Perselisihan Kepentingan. ...
• Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ...
• Perselisihan Antar Serikat Pekerja atau Buruh Dalam Satu Perusahaan.

Apakah ada perbedaan antara hubungan perburuhan dan hubungan industrial?

Hubungan industrial melibatkan pemerintah sebagai salah satu unsur pelaku, sementara pada hubungan perburuhan hanya antara serikat pekerja dan pengusaha.

Apa saja perselisihan hak?

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Hukum ketenagakerjaan termasuk dalam kelompok hukum apa?

Dari aspek hukum ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang WAJIB tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.

Mengapa buruh perlu dilindungi dalam suatu UU tentang Ketenagakerjaan?

Diperlukannya perlindungan pekerja adalah untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa pemberlakukan pembedaan terhadap ras, jenis dan kelamin. Pemberlakuan hal yang sama terhadap penyandang cacat dan kewajiban pemberian hak dan kewajiban yang berwujud perlindungan hukum terhadap tenaga kerja.

Siapakah objek perlindungan tenaga kerja?

Objek perlindungan tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 meliputi : Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja; Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja untuk berunding dengan pengusaha dan mogok kerja; Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak dan

Apa saja jenis jenis perlindungan tenaga kerja?

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut:

• Jenis Perlindungan Sosial Tenaga Kerja. Perlindungan sosial adalah suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan.
• Jenis Perlindungan Teknis Tenaga Kerja. ...
• Jenis Perlindungan Ekonomis Tenaga Kerja.